Just another WordPress.com weblog with my stories and education tutorial

Posts tagged ‘pemerintah’

akreditasi di indonesia


akreditasi di indonesia yang kurang transparan  dan tidak ada sosialisasi dari universitas dan tidak ada standar baku nya. sehingga merugikan kampus2 dan membingungkan calon mahasiswa mencari sekolah yang terbaik. dan kalau dari hasil surver dari pihak ketiga, itupun cuma mensurvey univ2 yang akreditasi nya A.

 

source artikel dari kompas.com

===============================================================

Target 2012 seharusnya dibarengi upaya yang lebih keras dari pemerintah untuk memperbaiki sistem akreditasi yang selama ini dijalankan BAN-PT.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) perlu mensosialisasikan informasi yang lengkap terkait nilai akreditasi program studi yang akan diberikan kepada perguruan tinggi. Pemerintah pun tak bisa begitu saja menetapkan target kepada BAN-PT agar semua perguruan tinggi selesai diakreditasi pada 2012.

“Seharusnya ada informasi yang jelas dan lengkap mengenai nilai akreditasi A, B, atau C dari suatu perguruan tinggi,” tandas Rektor Universitas Bina Nusantara (Binus University) Harjanto Prabowo, Rabu (2/11/2010), di Jakarta.

Menurutnya, di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pihak user harus mengetahui nilai-nilai akreditasi. Mengetahui kejelasan nilai akreditasi adalah hak pengguna atau perguruan tinggi.

“Jika semua mau berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, saya rasa tidak akan menjadi masalah. Tenaga ditambahkan, biaya dicukupkan, kemudian secara sadar pemerintah merasa ini harus diperbaiki, ya, dilakukanlah,” tegas Harjanto.

Harjanto menilai, pemerintah tidak bisa begitu saja menargetkan tahun 2012 semua perguruan tinggi sudah terakreditasi. Target tersebut seharusnya dibarengi upaya yang lebih keras dari pemerintah untuk memperbaiki sistem akreditasi yang selama ini dijalankan BAN-PT.

Disinggung mengenai pembayaran yang dilakukan sebagai uang pendaftaran akreditasi, Harjanto menilai tidak perlu dilakukan. Meski sekedar uang pendaftaran, kata dia, hal itu tidak perlu karena bisa menimbulkan dampak conflict of interest.

“Diharuskan membayar tidak masalah, asalkan terbuka dan jangan menimbulkan rasa tidak aman dan tentunya, pembayaran untuk akreditasi ini tidak sampai mengurangi kualitas pendidikan,” imbuh Harjanto.
Rektor ITB: Tak Perlu BAN-PT Tandingan!

Akhmaloka menambahkan, cara paling tepat dilakukan adalah menempatkan
BAN-PT di wilayah-wilayah tertentu. BAN-PT itulah yang akan
mengakreditasi perguruan tinggi di wilayah kerjanya saja.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengusulan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) lain dirasakan bukan solusi yang tepat untuk mempercepat proses kinerja kerja BAN-PT. Tidak perlu ada BAN-PT tandingan.

Demikian diungkapkan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Akhmaloka, Selasa (2/11/2010), di Bandung. “Dulu pernah ada wacana sebuah perguruan tinggi boleh mengakreditasi perguruan tinggi lain, tetapi ini jelas tidak etis. Jika dibuat BAN-PT tandingan ini juga tidak bisa,” ucap Akhmaloka.

Menurutnya, cara paling tepat dilakukan menempatkan BAN-PT di wilayah-wilayah tertentu. Seperti instansi perwakilan, BAN-PT tersebut akan mengakreditasi perguruan tinggi di wilayah kerjanya.

Dia menambahkan, tidak heran jika saat ini BAN-PT kewalahan dengan banyaknya permohonan akreditasi. Selama ini semua pekerjaan akreditasi menumpuk di BAN-PT.

“Salah satu penyebabnya bukan karena kekurangan orang, melainkan kekurangan bensin untuk menjalankan orang tersebut,” imbuh Akhmaloka.

Akhmaloka mengatakan, jika memang perguruan tinggi diharuskan membayar saat mendaftar akreditasi, hal itu bukan merupakan persoalan. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pendaftaran, sehingga dengan begitu BAN akan dianggap semakin profesional dalam bekerja.

Di sisi lain, mencari asesor yang menilai akreditasi di perguruan tinggi juga sulit. Belum lagi ongkos untuk membiayai asesor ke lapangan dan melakukan pengecekan ulang ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Alangkah baiknya, kata Akhmaloka, jika saat penilaian proposal asesor cukup dikirimkan data berupa soft copy.

“Tidak perlu datang ke Jakarta, karena dengan begini akan jauh lebih hemat dan efisien,” ungkap Akhmaloka.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah diusulkan membentuk badan akreditasi lain selain BAN-PT untuk mempercepat proses akreditasi. Apalagi jika BAN-PT kewalahan dengan banyaknya permohonan akreditasi.

Usulan tersebut mengemuka dalam workshop akreditasi ”AACSB Processes and Policies Described to Assist Schools in Their Pursuit of Quality of Management Education”, Senin (1/11/2010), di Kampus Prasetya Mulya, Tangerang, Banten. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Kamanto Sunato, mengaku, penambahan badan akreditasi dan aturan-aturan akreditasi sepenuhnya di tangan Kementerian Pendidikan Nasional karena BAN-PT hanya lembaga pelaksana.
Rektor ITS: Kerja BAN-PT Belum Optimal!
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  perlu banyak masukan untuk kinerjanya ke depan. Manajemen di dalam instansi tersebut masih kurang optimal dan harus segera diperbaiki.

Demikian diungkapkan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Priyo Suprobo, kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (2/11/2010). “Saran saya, pertama, agar lebih cepat dalam menilai akreditasi perguruan tinggi BAN-PT bisa menggunakan kecanggihan teknologi informasi, yaitu dengan memasukkan data ke komputer sehingga pengecekan oleh asesor menjadi lebih mudah,” kata Priyo.

Kedua, lanjut dia, mencari tambahan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) lain. Menurutnya, menggunakan instansi sejenis dari luar selama bisa membantu kerja BAN-PT dan mempercepat akreditasi, bukan suatu masalah.

“Asal tetap berpikir positif, kemudian terserah masyarakat yang menilainya,” imbuh Priyo.

Menggunakan BAN-PT internasional, kata Priyo, asalkan diakui, seperti ISO, juga bisa dilakukan. Syaratnya, akreditasi yang ditawarkan kepada masyarakat itu valid dan tidak menipu.

Saran ketiga, perguruan tinggi besar yang sudah terakreditasi A sudah boleh mengakreditasi program studi di perguruan tingginya masing-masing. Dengan cara itu, perguruan tinggi bersangkutan tidak perlu ke Jakarta untuk mengakreditasi program studinya sendiri.

“Jika semakin ingin berkembang, perguruan tinggi dengan nilai akreditasi C bisa meminta bantuan dari perguruan tinggi akreditasi A untuk dibina,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah diusulkan membentuk badan akreditasi lain selain BAN-PT untuk mempercepat proses akreditasi. Apalagi jika BAN-PT kewalahan dengan banyaknya permohonan akreditasi.

Usulan tersebut mengemuka dalam workshop akreditasi ”AACSB Processes and Policies Described to Assist Schools in Their Pursuit of Quality of Management Education”, Senin (1/11/2010), di Kampus Prasetya Mulya, Tangerang, Banten. Ketua BAN-PT, Kamanto Sunato, mengaku, penambahan badan akreditasi dan aturan-aturan akreditasi sepenuhnya di tangan Kementerian Pendidikan Nasional karena BAN-PT hanya lembaga pelaksana.

Namun, usul tersebut langsung ditepis oleh Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Akhmaloka. Pengusulan BAN-PT lain dirasakan bukanlah solusi yang tepat untuk mempercepat proses kinerja BAN-PT, yang sampai saat ini dinilai tidak perlu memiliki tandingan.

“Dulu pernah ada wacana sebuah perguruan tinggi boleh mengakreditasi perguruan tinggi lain, tetapi ini jelas tidak etis. Jika dibuat BAN-PT tandingan, ini juga tidak bisa,” ucap Akhmaloka.

BAN PT Kewalahan, Perlu Badan Lain..

TANGERANG, KOMPAS.com — Pemerintah diusulkan membentuk badan akreditasi lain selain BAN-PT untuk mempercepat proses akreditasi. Apalagi jika BAN-PT kewalahan dengan banyaknya permohonan akreditasi.

Usulan tersebut mengemuka dalam workshop akreditasi ”AACSB Processes and Policies Described to Assist Schools in Their Pursuit of Quality of Management Education”, Senin (1/11/2010), di Kampus Prasetya Mulya, Tangerang, Banten. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Kamanto Sunato, mengaku, penambahan badan akreditasi dan aturan-aturan akreditasi sepenuhnya di tangan Kementerian Pendidikan Nasional karena BAN-PT hanya lembaga pelaksana.

Chairman Executive Board Yayasan Prasetya Mulya, Djisman Simandjuntak, mengingatkan, akreditasi hanya sebagian kecil dari proses perbaikan mutu pendidikan tinggi. Untuk meraih lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, pemerintah seharusnya rela untuk menyediakan sumber daya manusia dan anggaran.

”Jumlah mahasiswa meningkat. Permintaan lulusan yang berkualitas juga meningkat. Peran pemerintah penting, tetapi yang lebih penting lagi kerja sama antarinstitusi pendidikan. Saingan boleh-boleh saja, tetapi kerja sama tetap penting,” kata Djisman.

Peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi ini penting sebab, menurut Kamanto, masih banyak perguruan tinggi yang gagal mendapatkan akreditasi karena kualitas dan kuantitas dosen serta kelengkapan fasilitas belajar yang belum memenuhi syarat.

”Banyak perguruan tinggi yang dosennya sering tidak ada, kurikulum tidak jelas, atau fasilitas belajar seperti di SMA,” ujarnya. (LUK)

8.000 Program Studi Belum Terakreditasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Akreditasi perguruan tinggi harus difokuskan dulu pada program studi. Ada sekitar 8.000 program studi dari 15.000 program studi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang belum diakreditasi atau perlu diakreditasi ulang.

Demikian Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal di Jakarta, Rabu (27/10/2010), terkait mendesaknya akreditasi semua program studi di perguruan tinggi negeri dan swasta untuk diselesaikan akhir 2012. Untuk itu, kata Fasli, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) perlu merespons keluhan dan masukan dari perguruan tinggi terkait proses akreditasi di lapangan.

Fasli menambahkan, hingga saat ini BAN-PT dinilai pemerintah sebagai institusi yang kredibel untuk melaksanakan akreditasi perguruan tinggi. Anggota-anggota BAN-PT dipilih sesuai prosedur dan ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional. Guna mempercepat proses akreditasi semua program studi, menurut Fasli, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk BAN-PT.

Akreditasi tahun 2010 yang awalnya direncanakan bagi 2.500 program studi ditambah hingga menjadi 4.000 program studi. Tahun berikutnya jumlahnya juga sama.

Bambang Supriyadi, Koordinator Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan, sosialisasi BAN-PT mesti lebih gencar lagi di daerah. Umumnya, kendala yang dihadapi untuk ikut akreditasi karena tidak punya data leng- kap dan belum memenuhi kondisi minimum untuk ikut akreditasi.

”BAN-PT dengan kopertis di semua wilayah bisa bekerja sama untuk bisa membantu perguruan tinggi ikut akreditasi. Mereka memang perlu pembinaan untuk lebih mudah memahami cara mengevaluasi diri yang baik dan menyemangati untuk bisa menyelesaikan kelengkapan akreditasi,” ujar Bambang yang juga mantan asesor BAN-PT. (ELN)

Akreditasi Perlu Diperbaiki


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah harus segera membenahi sistem akreditasi perguruan tinggi yang saat ini banyak dikeluhkan karena berjalan lamban. Perlu dicari terobosan untuk segera menuntaskan persoalan akreditasi yang dalam implementasinya masih banyak masalah.

Hal itu mengemuka dari pandangan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta serta Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dari berbagai wilayah di Indonesia, Selasa (26/10/2010). Semua pihak menyadari perlunya akreditasi untuk menjamin mutu layanan pendidikan tinggi pada masyarakat.

Rektor Universitas Negeri Makassar Arismunandar mengatakan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) perlu membenahi sistem kerjanya. Perguruan tinggi merasa perlu ada proses banding jika merasa tidak puas dengan penilaian akreditasi oleh asesor pertama.

”Kami kaget karena nilai akreditasi program studi di perguruan tinggi kami turun. Padahal, kami merasa telah meningkatkan tata kelola di program studi itu dan merasa yakin nilai akreditasinya minimal sama dengan sebelumnya,” kata Arismunandar.

Program studi yang akreditasinya turun, salah satunya Fisika. Sebelumnya bisa mencapai nilai akreditasi B, tetapi akreditasi terbaru turun menjadi C.

”Kami jadi bertanya-tanya di mana realibilitas penilaian badan akreditasi itu? Kami minta untuk ada penilaian pembanding, tetapi sulit dipenuhi. Diminta untuk ikut akreditasi ulang yang mesti menunggu setahun kemudian,” ujar Arismunandar.

Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), mengatakan, banyak perguruan tinggi swasta (PTS) ternama yang juga turun nilai akreditasinya.

Bagi PTS yang jumlahnya saat ini tercatat 3.100 institusi, akreditasi itu sangat penting untuk meraih kepercayaan masyarakat. Adapun PTN, meski nilai akreditasinya cukup, tetap diburu masyarakat karena menganggap lebih bergengs

Akreditasi PTS Terlalu Dipaksakan

sosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menolak badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT) sebagai satu-satunya badan akreditasi nasional bagi perguruan tinggi. BAN PT saat ini dinilai tidak kompeten lagi menangani akreditasi program studi seluruh perguruan tinggi dengan obyektif, transparan, terbuka, serta komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Ketua APTISI, Suharyadi, dan beberapa perwakilan perguruan tinggi lainnya sebagai sebuah deklarasi di Jakarta, Jumat (13/8/2010). Dalam deklarasi yang berisi tujuh butir penolakan tersebut Suharyadi mengungkapkan, APTISI yang anggotanya lebih dari 3000 PTS mengeluhkan proses penilaian akreditasi PTS yang dilakukan oleh BAN PT.

“Terjadi penurunan yang drastis sejak saat ini. Yang dapat A sekitar 24 persen pada 1997, sekarang jadi tinggal 8 persen. Lebih tidak masuk akal lagi, PTS tidak tahu dan mengerti penyebab penurunan tersebut. Sangat tidak transparan,” ucap Suharyadi.

Anggota BAN PT, lanjut Suharyadi, tidak dapat memahami kondisi PTS-PTS di Indonesia, terutama seperti yang ada di daerah. Ia mengaku tak habis pikir melihat sebagian besar PTS mengalami penurunan akreditasi yang sangat drastis.

“Akreditasi ini ditekankan untuk mengarahkan PTS sebagai world class of university tetapi semua standarnya disamakan. Lha, bagaimana PTS yang ada di daerah. Teman-teman kami yang di Papua tentu saja teriak tidak sanggup,” ujar Rektor Universitas Mercu Buana ini.

Menurutnya, ada asesor (personalia BAN PT) yang menggunakan standar luar negeri untuk mengakreditasi perguruan tinggi di daerah. Hal ini menjadi suatu ketidakadilan dan terlihat dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua APTISI Jawa Barat, Budi Djatmiko mengatakan, standar akreditasi yang ditetapkan BAN PT mensyaratkan suatu perguruan tinggi memiliki sejumlah dosen yang terakreditasi. Syarat itu dinilainya sulit dipenuhi PTS di daerah karena dosen-dosen mereka cenderung sulit mendapatkan bantuan dana untuk penelitian sebagai syarat akreditasi dosen.

“Dosen di PTN mampu melakukan riset karena disokong dana. Kalau swasta, tidak mungkin, apalagi yang kecil. Untuk cost penelitian, setiap dosen itu sulit sekali mendapatkannya,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Budi, Dinas Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional (Dikti Kemdiknas) belum berhasil meningkatkan akreditasi perguruan tinggi serta membina PTS dalam meningkatkan kualitasnya.

“Saat ini kita punya 15.000 program studi dengan jumlah doktor 23.000 dari jumlah total dosen di seluruh Indonesia mencapai 270.000. Dari situ kita bisa katakan mustahil bisa mencapai standar kalau setiap tahun satu PTS hanya satu dosen saja yang disertifikasi. Ini terbukti, antara BAN PT dan Dikti tidak ada koordinasi, terlalu dipaksakan,” tambah Bud

Tahu Kenapa PTS Ogah Ajukan Akreditasi?

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Suharyadi memaparkan, banyak perguruan tinggi swasta (PTS) ternama yang saat ini juga turun nilai akreditasinya. Banyak PTS kecil dan baru belum mengajukan akreditasi karena penilaian yang ada sekarang ini tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

”Untuk evaluasi dalam borang yang terbaru tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami melihat antara program Ditjen Pendidikan Tinggi dan BAN-PT tidak sinkron dan merugikan PTS yang sudah diberi izin operasional,” kata Suharyadi.

Jika hanya mengandalkan BAN-PT yang tenaganya dan dananya terbatas, kata Suharyadi, persoalan akreditasi program studi perguruan tinggi tidak akan tuntas. Selain merugikan perguruan tinggi, masyarakatlah yang paling terkena imbasnya.

Bambang Supriyadi, Koordinator Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan, dari 530 program studi PTS di Yogyakarta, ada 140 program studi yang belum diakreditasi. Hal itu karena program studi masih baru atau memang belum diajukan. Sementara program studi yang sudah terakreditasi ada yang statusnya sudah kedaluwarsa.

”Bukannya PTS tidak mengurus. Banyak yang sudah mengajukan, tetapi hingga enam bulan belum diproses. Jadinya kedaluwarsa,” kata Bambang.

Menurut Bambang, jika mengandalkan BAN-PT memang sulit untuk menuntaskan akreditasi semua program studi. Pemerintah bisa saja mengembangkan badan akreditasi lain sesuai rumpun keilmuan yang tetap bekerja sama dengan BAN-PT. ”Perlu terobosan karena dengan sistem yang sekarang, proses akreditasi belum sesuai harapan,” ujar Bambang. (ELN)


Akreditasi Harus Selesai 2012

JAKARTA, KOMPAS.com – Akreditasi semua program studi di perguruan tinggi negeri dan swasta harus selesai akhir 2012. Untuk itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi perlu merespons keluhan dan masukan dari perguruan tinggi terkait proses akreditasi di lapangan.

”Pemerintah berharap supaya komunikasi antara Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan pengguna, dalam hal ini dengan semua perguruan tinggi, bisa berjalan baik,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal di Jakarta, Rabu (27/10/2010).

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mesti responsif pada klien atau penggunanya serta meningkatkan kinerjanya. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan, akreditasi diwajibkan untuk menjamin mutu layanan pendidikan.

Jika hingga akhir 2012 suatu program studi tidak juga terakreditasi cukup, berarti tidak bisa mengeluarkan ijazah kelulusan. Program studi tersebut harus diampu perguruan tinggi lain yang memiliki program studi sejenis supaya ijazah mahasiswanya sah. (ELN)

Akreditasi Lamban, Mahasiwa Kena Imbas

JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mulai tidak memuaskan perguruan tinggi dan masyarakat. BAN-PT sebagai satu-satunya institusi akreditasi perguruan tinggi yang diakui pemerintah dinilai lamban menuntaskan akreditasi semua program studi di perguruan tinggi negeri dan swasta.

Dampaknya bukan hanya dirasakan institusi pendidikan tinggi yang teancam tidak bisa mengeluarkan ijazah buat mahasiswa. Para mahasiswa pun terganjal saat melamar pekerjaan, terutama dalam proses perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena program studi tidak terakreditasi.

Hanung Kumala Dewi, alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Senin (25/10/2010), mengatakan, kinerja BAN-PT yang lamban merugikan dirinya. Ketika hendak mengikuti tes CPNS di Kementerian Luar Negeri pada Agustus lalu, lulusan program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini terjegal di proses pendaftaran awal. Pasalnya, saat hendak registrasi online, program studi administrasi negara Fisip UGM tidak ada.

“Ketika saya tanya ke panitia karena masalah akreditasi. Intinya, program studi administrasi negara UGM tidak ada akreditasinya dari BAN-PT. Saya merasa heran kenapa itu bisa terjadi. Wong ketika wisuda Februari lalu saya sudah dapat akreditasinya dari kampus. Akreditasi program studi saya A,” ujar Hanung.

Demikian juga ketika mau daftar ke instansi pemerintah lainnya. Ada yang mewajibkan untuk melampirkan fotokopi dari laman di BAN-PT sebagai bukti program studi pelamar terakrediatasi. Ternyata, di laman BAN-PT yang jadi rujukan instansi pemerintah lainnya terlambat memasukkan data terbaru.

“Program studi saya terkareditasi dengan status kadaluarsa. Itu kan karena keterlambatan memperbarui data. Hal itu sangat merugikan mahasiwa yang mau melamar pekerjaan,” ujar Hanung.

===============================================================

Advertisements